Tarung Politik dalam Musyawarah Besar Fakultas Hukum UBT

(Tarakan-lensaborneo.com) Universitas Borneo Tarakan  Fakultas Hukum akan menggelar MUBES (Musyawarah Besar) ke XI (11) yang akan dilaksanakan tanggal 20-21 Oktober 2017 untuk mengganti kepengurusan sebelumnya yang dipimpin Daniel Kalalembang selaku Ketua BEM dan Bambang Sutrisno selaku Ketua BPM.

Musyawarah Besar Fakultas Hukum tahun 2017  adalah tahap untuk menentukan pemimpin dalam Badan Eksekutif Mahasiswa dan Badan Pengawas Mahasiswa Fakultas Hukum, selanjutnya selama 1 tahun, adapun Mubes ini merupakan perombakan struktur definitif pengurus BEM dan BPM Fakultas Hukum di periode 2016 – 2017, Ananda Wira Pratama selaku ketua panitia “Mubes Tahun  2017 ini, kami selaku panitia memberikan persiapan yang terbaik dan semaksimal mungkin untuk Fakultas Hukum walaupun terdapat kendala-kendala seperti surat-menyurat dan anggaran” Fakultas Hukum angkatan 2015.

Adapun mubes ini menarik beberapa perhatian mahasiswa Fakultas Hukum yang mempunyai organisasi eksternal kampus, untuk jauh terlibat dalam memajukan internal dengan gagasan – gagasan yang dipelajari di luar kampus sebelumnya. Musyawarah adalah tingkat tertinggi dalam merumuskan strategi dan taktik organisasi dalam menunjang kegiatan mahasiswa, menurut Nisfu sebagai Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Hukum (HMI Kom. Hukum) “Kita sedang menghadapi Musyawarah Besar di mana Mubes merupakan agenda tahunan untuk membahas AD ART dan pembahasan mengenai organisir intra kampus, seorang pemimpin lahir dari sebuah proses kaderisasi di mana dalam suatu organisasi pengkaderan/mengkader seseorang untuk pengembangan potensi dalam dirinya sehingga menjadi individu yang mempunyai kualitas, kami dari Himpuanan Mahasiswa Islam Mengusung Saudara Arif sebagai Calon Ketua BPM Fakultas Hukum UBT. Karena saudara Arif Mempunyai kualitas sebagai seorang pemimpin dan sudah mewakili UBT dalam berbagai kegiatan Nasional”, Nisfu berkata

Adapun menurut Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia  Rayon Fakultas Hukum (PMII Rayon Fakultas Hukum) terkait Musyawarah Besar Fakultas Hukum  “Kami dari segenap KBM FH UBT berharap agar calon lebih aktif dan loyal dalam menerapkan tugas, kami dari PMII (Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia) mendukung Aldo untuk menjadi Ketua BPM, karena dia orangnya netral dan tidak mementingkan golongan. Andri PMII angkatan 2015.

Menurut kandidat yang akan menjabat sebagai Ketua BPM  berpandangan bahwa kreatifitas adalah perlu untuk membangun sinergitas, “Visi saya jika nanti terpilih menjadi Ketua BPM adalah menjadikan Lembaga Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Hukum UBT yang solid, kreatif dan selalu bersinergi dalam menjalankan peran dan fungsi sebagai lembaga perwakilan. Misi saya jika saya terpilih pertama menciptakan komunikasi dan koordinasi yang baik, kedua kreatif dan sinergis dalam menciptakan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tidak lepas dari peran dan fungsi BPM FH UBT, ketiga memfasilitasi aspirasi Keluarga Besar Mahasiswa Fakultas Hukum UBT dalam hal kepentingan KBM FH, keempat memperjuangkan pengadaan Invertarisasi BPM FH UBT.

Kemudian adapula pendapat dari kandidat ketua BPM selanjutnya, untuk memajukan fakultas hukum tidaklah harus membawa kepentingan golongan “Saya ingin memajukan fakultas hukum tanpa adanya kepentingan golongan jika saya terpilih menjadi Ketua BPM nantinya, dan satu kata yang mencerminkan visi misi saya jika saya menjadi ketua BPM adalah LASKAR (Legislator pengurus hukum, Advisor memberi saran kepada BEM dalam mengerjakan tugas dan program kerjannya, Supervisor mengawasi kegiatan BEM mulai dari pra, saat dan pasca acara serta mengontrol kinerja BEM, Korektor mengoreksi kinerja BEM, Aprator pengumpil, penyaring , penyalur, dan pengakamodir dan memperjuangkan aspirasi mahasiswa fakultas hukum dan Reminder pengingat BEM jika berada di luar jalur, yang telah direncakan bersama”, Ungkap Aldo.

Mubes akan dilaksanakan di ruangan A.1.1  Gedung Fakultas Hukum dan mubes akan dijalankan sesuai dengan kespakatan rapat dalam tahapan menuju mubes, kemudian proses perumusan anggaran dasar serta anggaran rumah tangga lembaga KBM Fakultas Hukum akan disesuaikan dengan Tata Tertib Musyawarah Besar pada saat pelaksanaan Musyawarah tersebut.

Reply